Lemah Pengawasan, Aturan Ekspor Pasir Laut Rawan Disalahgunakan

Anggota Komisi IV DPR RI, Daniel Johan melihat PP Nomor 26 Tahun 2023 terkait Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut yang mengizinkan ekspor pasir laut mengendalikan hasil sedimentasi di laut rawan disalahgunakan. Dimana lemahnya pengawasan pengelolaan laut dengan anggaran yang rendah memberi peluang PP 26/2023 untuk salahgunakan sekaligus berdampak besar pada kerusakan laut. Saat ini dimasa pelarangan penyedotan pasir laut masih banyak kegiatan ilegal apalagi sudah dilegalkan. Selain itu ada juga aturan dalam PP 25/2023 yang mengizinkan kapal asing untuk melakukan pengerukan dan penambangan pasir sehingga diperlukan pendalaman lagi terkait aturan ekspor pasir laut. Sepetri apa Komisi IV DPR melihat aturan ekspor pasir laut? Selengkapnya simak dialog Bramudya Prabowo dengan Menteri Kelautan 2001-2004 & Penasihat Menteri KKP, Rokhmin Dahuri dan Anggota Komisi IV DPR RI, Daniel Johan dalam Squawk Box, CNBC Indonesia (Kamis, 15/06/2023) Terus ikuti berita ekonomi bisnis dan analisis mendalam hanya di https://www.cnbcindonesia.com/. CNBC Indonesia terafiliasi dengan CNBC Internasional dan beroperasi di bawah grup Transmedia dan tergabung bersama Trans TV, Trans7, Detikcom, Transvision, CNN Indonesia dan CNN Indonesia.com. CNBC Indonesia dapat dinikmati melalui tayangan Transvision channel 805 atau streaming melalui aplikasi CNBC Indonesia yang dapat di download di playstore atau iOS. Follow us on social: Twitter: https://twitter.com/cnbcindonesia Facebook Page: https://www.facebook.com/CNBCIndonesia/ Instagram: https://www.instagram.com/cnbcindonesia/ https://www.instagram.com/cuap_cuan/ Tiktok: https://bit.ly/38BYtJx Spotify: https://spoti.fi/2BR7KkT