Pajak Karbon PLTU Ditunda, Pengembangan EBT Bakal Terganggu?

Pemerintah kembali menunda penerapan pajak karbon untuk Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) hingga tahun 2025. Asosiasi Produsen Listrik Swasta Indonesia (APLSI) melihat kebijakan penundaan ini dimaksudkan untuk memperkuat aturan sekaligus mengharmonisasikan kebijakan guna mendukung percepatan pengembangan EBT. Semenatra Direktur Eksekutif IESR, Fabby Tumiwa menilai penundaan pajak karbon untuk Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) hingga tahun 2025 lebih terkait harmonisasi UU Perpajakan guna memastikan aturannya lebih sinkron. Lalu seperti apa APLSI memandang penundaan pajak karbon? Dan bagiaman dampak penundaan terhadap pengembangan EBT? Selengkapnya simak dialog Bramudya Prabowo dengan Direktur Eksekutif Institute For Essential Services reform (IESR), Fabby Tumiwa dan Ketua Umum Asosiasi Produsen Listrik Swasta Indonesia (APLSI), Arthur Simatupang dalam Squawk Box, CNBC Indonesia (Senin, 17/10/2022) Terus ikuti berita ekonomi bisnis dan analisis mendalam hanya di https://www.cnbcindonesia.com/. CNBC Indonesia terafiliasi dengan CNBC Internasional dan beroperasi di bawah grup Transmedia dan tergabung bersama Trans TV, Trans7, Detikcom, Transvision, CNN Indonesia dan CNN Indonesia.com. CNBC Indonesia dapat dinikmati melalui tayangan Transvision channel 805 atau streaming melalui aplikasi CNBC Indonesia yang dapat di download di playstore atau iOS. Follow us on social: Twitter: https://twitter.com/cnbcindonesia Facebook Page: https://www.facebook.com/CNBCIndonesia/ Instagram: https://www.instagram.com/cnbcindonesia/ https://www.instagram.com/cuap_cuan/ Tiktok: https://bit.ly/38BYtJx Spotify: https://spoti.fi/2BR7KkT