Pengusaha Dukung AHY Sikat Mafia Tanah & Oknum Pejabat Yang Terlibat

Satuan Tugas (Satgas) Anti-Mafia Tanah Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) telah menetapkan 82 kasus sebagai Tindak Operasi (TO) Pidana Pertanahan pada tahun 2024 dengan potensi kerugian senilai Rp 1,7 triliun. Ketua Umum Himpunan Kawasan Industri (KHI) & Waketum Kadin-Apindo, Sanny Iskandar mengatakan persoalan tanah di Indonesia sudah lama dan banyak terjadi sehingga langkah penyelesaian pemerintah penting dilakukan demi memberikan kepastian hukum. Sanny juga mendukung langkah Menteri ATR/BPN, Agus Harimurti Yudhoyono memberantas mafia tanah termasuk menindak keterlibatan oknum pejabat Kementerian ATR/BPN dalam kasus pertanahan RI. Dimana penyelesaian kasus pertanahan bisa mendorong keberlangsungan usaha dan menarik investasi RI. Seperti apa pelaku usaha melihat langkah pembasmian mafia tanah RI? Selengkapnya simak dialog Bramudya Prabowo dengan Ketua Umum Himpunan Kawasan Industri (KHI) & Waketum Kadin-Apindo, Sanny Iskandar dalam Profit, CNBC Indonesia (Rabu, 20/03/2024) Terus ikuti berita ekonomi bisnis dan analisis mendalam hanya di https://www.cnbcindonesia.com/. CNBC Indonesia terafiliasi dengan CNBC Internasional dan beroperasi di bawah grup Transmedia dan tergabung bersama Trans TV, Trans7, Detikcom, Transvision, CNN Indonesia dan CNN Indonesia.com. CNBC Indonesia dapat dinikmati melalui tayangan Transvision channel 805 atau streaming melalui aplikasi CNBC Indonesia yang dapat di download di playstore atau iOS. Follow us on social: Twitter: https://twitter.com/cnbcindonesia Facebook Page: https://www.facebook.com/CNBCIndonesia/ Instagram: https://www.instagram.com/cnbcindonesia/ https://www.instagram.com/cuap_cuan/ Tiktok: https://bit.ly/38BYtJx Spotify: https://spoti.fi/2BR7KkT