Ini Rincian Aturan Baru BI Soal Penyelenggara Sistem Pembayaran

Berita lainnya: Heboh Pasar Muamalah Pakai Koin Dinar, Emang Berapa Harganya? https://bit.ly/2LiPBRR Bank Indonesia (BI) mereformasi aturan sistem pembayaran melalui penerbitan No.22/23/PBI/2020 yang ditujukan untuk memperkuat aturan akses penyelenggaraan sistem pembayaran. Menurut Direktur DKSP BI, Retno Ponco Windarti, melalui aturan ini BI akan melakukan asesmen terhadap penyelenggara jasa sistem pembayaran berizin untuk dilakukan reklasifikasi aktivitas PJP dan Penyelenggara Infrastruktur Sistem Pembayaran (PIP) sekaligus memastikan kesanggupan pemenuhan persyaratan PJP dan PIP. Nantinyahail asesmen ini akan dilakukan konversi atas ijin penyelenggara jasa sistem pembayaran (PJSP) yang telah diperoleh menjadi izin PJP atau penetapan PIP. Lalu seperti apa tangagpan asosiasi terhadap aturan ini? Selengkapnya simak dialog Anneke Wijaya dengan Direktur Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran BI, Retno Ponco Windarti dan Direktur Eksekutif Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia (ASPI), Djamin Edison Nainggolan dalam Power Lunch, CNBC Indonesia (Kamis, 04/02/2021) Terus ikuti berita ekonomi bisnis dan analisis mendalam hanya di https://www.cnbcindonesia.com/. CNBC Indonesia terafiliasi dengan CNBC Internasional dan beroperasi di bawah grup Transmedia dan tergabung bersama Trans TV, Trans7, Detikcom, Transvision, CNN Indonesia dan CNN Indonesia.com. CNBC Indonesia dapat dinikmati melalui tayangan Transvision channel 805 atau streaming melalui aplikasi CNBC Indonesia yang dapat di download di playstore atau iOS. Follow us on social: Twitter: https://twitter.com/cnbcindonesia Facebook Page: https://www.facebook.com/CNBCIndonesia/ Instagram: https://www.instagram.com/cnbcindonesia/ https://www.instagram.com/cuap_cuan/ Tiktok: https://bit.ly/38BYtJx Spotify: https://spoti.fi/2BR7KkT